You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dewan Apresiasi Pembangunan Bioskop Rakyat
photo Maulana Khamal Macharani - Beritajakarta.id

DPRD Dukung Bioskop Rakyat di Pasar Tradisional

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta merespons positif dan mendukung adanya bioskop rakyat Indiskop di pasar-pasar tradisonal di Ibukota. Namun demikian, pemutaran film di Indiskop diharapkan dapat memutar film-film bernuansa edukatif.

Kami mendukung bioskop rakyat itu bisa segera diperbanyak,

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, pemutaran film itu memang menjadi sarana memberikan hiburan kepada warga Jakarta. Tapi, tentu perlu ada unsur edukasi hingga yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme.

"Ke depan, kami bahkan berharap agar mereka yang mendapatkan bantuan sosial melalui program-program yang dilaksanakan Pemprov DKI seperti, KJP Plus, KJMU, Kartu Lansia Jakarta, dan Kartu Pekerja, bisa menonton film di sana secara gratis. Biayanya ditanggung pemerintah," ujarnya, Senin (7/10).

DPRD Kaltim Pelajari Tatib dan AKD di DPRD DKI Jakarta

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar menambahkan, keberadaan bioskop rakyat di pasar tradisional akan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat. Selain itu, juga dapat menumbuhkan industri perfilman di Indonesia

"Kami mendukung bioskop rakyat itu bisa segera diperbanyak di pasar-pasar tradisional lain, tidak hanya di  Pasar Teluk Gong, Jakarta Utara," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1176 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1152 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye928 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye919 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye840 personBudhi Firmansyah Surapati